Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, meminta jembatan penyeberangan orang (JPO)  di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, diperbanyak.

Intinya hak pejalan kaki harus dipenuhi dengan baik untuk kenyamanan dan keselamatan

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Abdurahman Suhaimi mengatakan, pembangunan JPO merupakan hak pejalan kaki yang harus dipenuhi pemprov. Dia berharap, petugas terkait juga mesti mengawasi warga agar tidak menyeberang sembarangan setelah JPO dibangun.

"Intinya hak pejalan kaki harus dipenuhi dengan baik untuk kenyamanan dan keselamatan. Selain itu juga perlu penegakan disiplin dan sanksi yang jelas kepada pejalan kaki yang tidak menyeberang di JPO," ujarnya, Sabtu (20/1).

Sementara, anggota Komisi B DPRD DKI, Prabowo Soenirman, mengusulkan agar JPO dibangun dengan jarak sekitar 150 meter.

"Jalan Raya Mampang Prapatan dan kawasan lain yang padat lalu lintasnya harus tersedia fasilitas JPO. Minimal setiap 150 meter tersedia JPO. Selain itu Pemprov DKI juga harus lebih giat untuk sosialisasi akan manfaat JPO untuk keselamatan diri," tanda s Prabowo.